Palopo, Buletin-news.com — Putusan perkara perdata terkait objek Platinum Hotel yang dibacakan melalui sistem e-Court di Pengadilan Negeri Palopo pada Rabu, 29 April 2026, memantik sorotan luas publik. Amar putusan yang menolak gugatan penggugat dinilai belum mengakhiri polemik, bahkan membuka babak baru terkait rencana renovasi dan dugaan alih fungsi hotel menjadi kampus di tengah status hukum yang belum berkekuatan hukum tetap.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan:
Menolak seluruh eksepsi para tergugat,
Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,
Dalam rekonvensi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,
Serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.552.000,00.
Meski demikian, putusan tersebut masih berada pada tingkat pertama dan belum inkrah. Para pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi melalui mekanisme peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Di tengah situasi hukum yang belum final, mencuat dugaan bahwa pihak pemenang lelang akan melakukan renovasi besar-besaran bahkan merencanakan perubahan fungsi Platinum Hotel menjadi kampus. Informasi ini langsung memicu perhatian dan kekhawatiran publik.
Langkah tersebut dinilai:
Prematur (terlalu dini),
Berpotensi melanggar prinsip status quo objek sengketa,
Dan berisiko memicu konflik hukum baru.
Perubahan dari hotel menjadi kampus bukan sekadar renovasi biasa, melainkan perubahan mendasar terhadap fungsi objek yang masih disengketakan.
Fakta lain yang mengemuka, permohonan status quo atau sita jaminan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Palopo hingga kini belum mendapatkan tanggapan resmi.
Secara hukum, kondisi ini memang berarti belum ada larangan formal dari pengadilan. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak.
Dalam praktik hukum perdata, objek sengketa tetap harus dijaga dalam kondisi tidak berubah (status quo secara prinsip). Tindakan melakukan renovasi dalam situasi seperti ini dinilai sebagai langkah yang sarat risiko dan berpotensi menjadi bumerang hukum.
Sejumlah pandangan hukum menegaskan, jika renovasi atau alih fungsi tetap dipaksakan:
Dapat dianggap sebagai tindakan tidak beritikad baik,
Berpotensi memicu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),
Bahkan dapat berujung pada tuntutan pemulihan kondisi objek seperti semula,
Serta menjadi pertimbangan negatif dalam proses banding atau kasasi.
Terlebih, dalam dinamika persidangan sebelumnya, sempat mencuat dalil dugaan adanya persoalan dalam proses lelang yang hingga kini masih menjadi perdebatan.
Di satu sisi, rencana menjadikan hotel sebagai kampus dipandang sebagai upaya pemanfaatan aset agar lebih produktif. Namun di sisi lain, banyak kalangan menilai bahwa kepastian hukum harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan pemanfaatan yang tergesa-gesa.
“Belum adanya penetapan status quo bukan berarti objek bebas untuk diubah. Justru di sinilah kehati-hatian hukum diuji,” menjadi salah satu pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dengan kondisi perkara yang belum inkrah, langkah renovasi maupun alih fungsi Platinum Hotel dinilai bukan hanya berisiko, tetapi juga berpotensi memperkeruh sengketa hukum yang belum selesai.
Perkara ini kini tidak sekadar soal putusan pengadilan, melainkan telah berkembang menjadi ujian nyata terhadap kepatuhan pada proses hukum, kehati-hatian para pihak, serta komitmen menghadirkan keadilan yang transparan dan berimbang di hadapan publik.
