Gowa, Buletin-news.com || Suara kericuhan dan tuntutan keadilan kembali menggema di kawasan pemerintahan Kabupaten Gowa. Ratusan elemen pemuda yang tergabung dalam gerakan “Poros Pemuda Berlawan” (PORMULA) memadati area kantor DPRD dan kantor Bupati Gowa pada Selasa (21/4/2026).
Aksi damai ini berubah menjadi gertakan keras yang menargetkan kepemimpinan Hj. Husniah Talenrang, yang dinilai semakin hari semakin sarat dengan kontroversi.
Massa membawa berbagai tuntutan krusial, mulai dari praktik birokrasi yang dinilai tidak sehat, hingga skandal pribadi yang menyeret nama orang nomor satu di Gowa tersebut.
Aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan bentuk penolakan total terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai arogan dan jauh dari nilai-nilai keadilan.
Salah satu isu yang menjadi pemicu utama kemarahan massa adalah keputusan sepihak terkait pencabutan beasiswa Program Doktoral (S3) Universitas Hasanuddin atas nama Risqila Amran.
Melalui surat keputusan tertanggal 29 Desember 2025, penghapusan hak tersebut dinilai sebagai tindakan yang sangat sewenang-wenang dan mencederai rasa keadilan, serta jelas-jelas melanggar asas due process of law atau asas kepatutan dalam hukum acara.
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa pembatalan ini sarat dengan nuansa subjektivitas yang kental. Tercium bau kuat kepentingan politik dan sentimen pribadi dalam keputusan tersebut.
Pasalnya, ironis sekali ketika tiga penerima beasiswa lainnya masih tetap menikmati fasilitas tersebut, namun Risqila Amran justru dicoret tanpa alasan yang kuat dan dasar hukum yang valid. Ini adalah bukti nyata terjadinya maladministrasi yang parah di lingkungan Pemkab Gowa.
Namun, persoalan tidak berhenti pada tata kelola pemerintahan semata. Citra daerah Butta Gowa diklaim sedang terpuruk dan tercoreng akibat isu-isu miring yang menyeret nama Bupati.
Isu mengenai dugaan hubungan terlarang antara Hj. Husniah Talenrang dengan seorang figur konsultan politik berinisial BK kini bukan lagi rahasia umum, melainkan telah menjadi konsumsi publik yang hangat diperbincangkan di berbagai lini media.
PORMULA menilai skandal ini bukan lagi ranah privat atau urusan dapur rumah tangga. Lebih dari itu, ini adalah persoalan integritas dan martabat seorang pemimpin. Seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan moral yang menjaga kehormatan, bukan justru menjadi sumber kegaduhan yang merusak wibawa institusi pemerintahan di mata masyarakat.
Di samping dua isu besar tersebut, massa juga tidak lupa menyeret persoalan pengadaan seragam sekolah yang nilainya disebut fantastis. Mereka menuntut aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengusut tuntas proyek ini, lantaran terdapat indikasi yang sangat kuat mengenai praktik korupsi dan mark-up anggaran yang diduga melibatkan lingkaran kekuasaan terkait.
Jenderal Lapangan aksi, Fahim, menegaskan bahwa rangkaian persoalan ini mulai dari kesewenang-wenangan dalam birokrasi, skandal moral, hingga dugaan korupsi, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Seluruh kebijakan dan perilaku tersebut dinilai telah menghambat laju pembangunan dan cita-cita kesejahteraan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Sebagai penuntasan aksi, massa menyerukan tiga tuntutan pokok yang harus dijawab oleh pihak berwenang. Pertama, adanya penjelasan transparan dan pertanggungjawaban atas pembatalan beasiswa S3.
Kedua, klarifikasi tegas terkait isu moralitas yang mencoreng wajah daerah. Dan ketiga, desakan keras agar pihak berwajib segera mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah demi tegaknya hukum dan keadilan di Kabupaten Gowa.
