Tegal – Jateng-Buletin-news.com-9/02/2026 Pekerjaan pelebaran bahu jalan di ruas Kemantran–Balamoa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Pasalnya, proyek tersebut disertai penebangan sejumlah pohon besar di sepanjang jalan, namun hingga kini tidak ada kejelasan ke mana hasil kayu penebangan itu dibawa.
Pantauan di lapangan menunjukkan, banyak pohon jenis trembesi, mahoni, dan beberapa jenis lainnya yang ditebang karena dinilai mengganggu proses pelebaran bahu jalan. Penebangan terjadi di sepanjang kurang lebih 3 kilometer, mulai dari Desa Kalijambe hingga Balamoa. Jika dihitung, jumlah pohon yang ditebang diperkirakan lebih dari 10 batang, sebagian di antaranya berukuran besar.
Kondisi ini memicu pertanyaan warga setempat. Salah satunya disampaikan Adji (8/02/2026), seorang aktivis dan perwakilan lembaga di wilayah Kecamatan Tarub. Ia mempertanyakan transparansi dan mekanisme pengelolaan hasil penebangan pohon tersebut.
“Sepanjang jalan ini banyak pohon trembesi dan mahoni yang ditebang karena proyek pelebaran bahu jalan. Yang jadi pertanyaan, kayu-kayu hasil penebangan itu dibawa ke mana? Apakah dijual, dibagikan ke warga, atau masuk ke kas Pemda?” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Menurut Adji, pohon-pohon yang ditebang tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Karena itu, proses penebangan seharusnya dilakukan secara tertib dan sesuai aturan, termasuk adanya izin resmi dari dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
“Kalau memang dijual, Pemda seharusnya tahu dan tercatat secara resmi. Ini aset daerah, bukan milik pribadi. Penebangan juga wajib ada izin dari dinas terkait,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun para pekerja penebangan pohon di lokasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum membuahkan hasil, karena sebagian besar pihak terkait memilih bungkam.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan prasangka dan spekulasi di tengah publik. Transparansi dinilai penting agar proyek infrastruktur yang dibiayai negara benar-benar berjalan sesuai aturan dan kepentingan bersama.
(Slamt)
