Makassar, Buletin-news.com || Ketua LSM MAPANKAN Sulawesi Selatan Ridwan Makkulau SH mengangkat bicara tegas terkait serangkaian penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang terjadi di beberapa lokasi di Makassar akhir-akhir ini.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar dinilai tidak tepat sasaran dan tidak berpihak kepada rakyat kecil yang mengandalkan berdagang kecil sebagai sumber penghidupan.
“Penggusuran yang dilakukan saat ini terkesan tergesa-gesa tanpa persiapan yang matang. Padahal, sebelum mengambil langkah seperti itu, pemerintah seharusnya menyediakan wadah yang memadai terlebih dahulu. Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban dari upaya penataan kota yang tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi mereka,” ujar Ridwan Makkulau, Rabu (1/03/2026).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Kamis (26/3/2026), sebanyak 20 lapak PKL di Jalan Kalimantan, Kecamatan Ujung Tanah ditertibkan setelah 25 tahun menguasai fasilitas umum.
Selain itu, penertiban di Jalan Satando bahkan berujung ricuh karena perlawanan dari warga dan pedagang, dengan beberapa orang luka dan satu pemuda diamanatkan.
Pihak pemerintah menyatakan bahwa penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, menjaga kebersihan dan estetika kota, serta telah memberikan peringatan bertahap hingga surat peringatan ketiga. Namun, terkait relokasi, pihak kecamatan masih dalam proses koordinasi untuk menentukan lokasi yang tepat.
Ridwan menambahkan bahwa meskipun upaya penataan kota untuk kenyamanan publik adalah hal yang penting, namun tidak boleh mengorbankan nasib para pedagang yang telah lama bergantung pada lapak mereka.
“Pemerintah harus mencari titik temu yang baik antara kebutuhan penataan kota dan kepentingan ekonomi rakyat kecil. Wadah alternatif yang disediakan haruslah lokasi yang strategis, mudah dijangkau oleh konsumen, dan memiliki fasilitas yang memadai agar para pedagang dapat tetap menjalankan usahanya dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Oktober 2025, Pemkot Makassar pernah menawarkan beberapa lokasi alternatif seperti area CFD Boulevard Panakkukang, CFD Sudirman, dan sedang menyusun konsep “Sanday Market” serta kajian terhadap kawasan MNEK CPI. Namun, tampaknya tidak semua pedagang mendapatkan akses yang merata atau lokasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Kita berharap pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat kecil dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. LSM MAPANKAN siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari solusi yang terbaik bagi para pedagang PKL di Makassar,” pungkas Ridwan Makkulau.
