Takalar, Buletin-news.com || Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Tahun Anggaran 2025 di Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, kini berada di bawah sorotan publik akibat dugaan penyimpangan anggaran yang kerap disebut sebagai mark up.
Informasi ini disampaikan oleh seorang warga yang enggan mengungkapkan identitasnya, yang menegaskan adanya ketidakkonsistensi antara anggaran yang dialokasikan dan kondisi fisik proyek yang terwujud Sabtu (03/01/2026).
Sebagaimana diungkapkan warga, program yang bertujuan membangun 28 unit fasilitas sanitasi memiliki total anggaran sebesar 400 juta rupiah, yang berarti alokasi per unit mencapai sekitar 14 juta rupiah.
Namun, pengamatan langsung di lokasi menunjukkan bahwa kualitas dan spesifikasi bangunan yang terbangun tidak sesuai dengan besaran anggaran tersebut. Hal ini menjadi dasar kuat bagi dugaan praktik mark up yang mengurangi efektivitas program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
Fokus pertanyaan tertuju pada dua pihak yang bertanggung jawab pengelolaan program: Hasbulla Daeng Ngila, yang menjabat sebagai Korcam sekaligus Ketua Kelompok Masyarakat Penerima (KMP), serta Hamzah Daeng Beta, yang berperan sebagai bendahara program Sanimas.
Kedua individu ini dianggap memiliki kewenangan dan akses informasi lengkap mengenai perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan proyek, sehingga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi.
Selain dugaan mark up, warga juga mengungkapkan keluhan pribadi yang memperkuat keraguan terhadap transparansi program. Menurut warga, Hasbulla Daeng Ngila pernah menyatakan tidak mendapatkan bagian dalam program Sanimas, meskipun sebelumnya telah melakukan Setoran Wajib (STW) kepada seorang oknum yang berinisial LBK. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tambahan mengenai bagaimana manfaat program didistribusikan dan apakah ada praktik yang tidak adil di balik layar.
Untuk mendapatkan klarifikasi terkait dugaan dan keluhan tersebut, awak media telah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Hasbulla Daeng Ngila dan Hamzah Daeng Beta. Upaya ini mencakup pengiriman pesan obrolan melalui WhatsApp dan panggilan telepon, namun tidak mendapatkan respon apapun dari kedua pihak. Pesan yang dikirim terabaikan, dan panggilan tidak pernah diangkat.
Upaya untuk menjadwalkan pertemuan langsung juga tidak mendapatkan tanggapan positif. Kondisi ini membuat dugaan semakin menguat bahwa kedua pihak tersebut sengaja menghindari pertanyaan dari media. Sikap ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola program, tetapi juga memperkuat dugaan adanya penyimpangan yang perlu diteliti lebih lanjut.
Komunitas Desa Kadatong kini menantikan penjelasan yang jelas dan transparan dari pihak pengelola serta lembaga yang berwenang. Mereka menginginkan agar proses penyelidikan dilakukan secara adil dan objektif, guna memastikan bahwa anggaran publik digunakan untuk tujuan yang benar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dengan tidak adanya respon dari pihak pengelola, kasus ini semakin membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Harapannya, penyelidikan segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan mark up anggaran dan memastikan bahwa tanggung jawab dipegang oleh pihak yang bersalah, serta program Sanimas dapat berjalan sesuai dengan tujuan semula.
(Laporan: Hamzah)
