Beranda Berita NAWANG ISC TEGAL RAYA SOROTI: ANGGARAN 2,7 MILIAR โ€” JALAN RABAT BETON...

NAWANG ISC TEGAL RAYA SOROTI: ANGGARAN 2,7 MILIAR โ€” JALAN RABAT BETON PENUH RETAK SEBELUM SEMPUH!

141
0

๐—ง๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—น – ๐—ท๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ด ๐—•๐˜‚๐—น๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป ๐—ก๐—ฒ๐˜„๐˜€ .๐—ฐ๐—ผ๐—บ โ€” Proyek pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran mencapai Rp2,7 Miliar justru menjadi sorotan tajam masyarakat. Belum lama selesai dikerjakan, jalan tersebut sudah terlihat banyak titik retak dan patah, mempertanyakan kualitas material, pengerjaan, serta pengawasan yang seharusnya ketat, (18/08/2026).

Berdasarkan pantauan dan bukti foto yang diterima, kondisi jalan rabat beton tersebut menunjukkan:

– Retak memanjang dan melintang di beberapa titik jalan utama
โ€‹
– Bagian permukaan sudah patah dan pecah sebelum masa pemeliharaan berakhir
โ€‹
– Kualitas beton terlihat tidak padat dan tipis di beberapa bagian
โ€‹
– Papan proyek terpasang โ€” namun kualitas hasil jauh dari janji spesifikasi teknis

Anggaran Rp2,7 MILIAR โ€” seharusnya menghasilkan jalan yang kokoh, tahan lama, dan bermanfaat bertahun-tahun. Faktanya: jalan baru sudah rusak parah!

Nawang Elin, Ketua LSM Indonesia Stop Corruption BPD Tegal Raya:

“Kami sangat prihatin dan mempertanyakan kualitas hasil proyek ini. Anggaran sebesar Rp2,7 miliar adalah uang rakyat yang seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan karya yang bermanfaat jangka panjang.”

“Namun yang terjadi justru sebaliknya โ€” jalan yang belum lama selesai sudah penuh retak dan patah. Ini membuktikan adanya ketidakberesan yang sangat serius: kemungkinan besar penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, pengerjaan tidak mengikuti standar teknis, dan pengawasan yang sangat lemah atau bahkan diabaikan sama sekali.”

LSM Indonesia Stop Corruption BPD Tegal Raya menegaskan beberapa hal penting kepada pemerintah daerah dan dinas terkait:

1. WAJIB ADA AUDIT MENYELURUH!

“Kami mendesak Inspektorat dan BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk segera melakukan audit menyeluruh dan mendadak terhadap proyek ini โ€” mulai dari spesifikasi teknis, proses pengadaan material, hingga volume pekerjaan yang dibayarkan. Apakah benar-benar sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan?”

2. PENGGUNAAN MATERIAL HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

“Rabat beton dengan anggaran Rp2,7 miliar seharusnya memiliki ketebalan dan mutu beton yang memenuhi standar. Jika dalam waktu singkat sudah retak dan patah, berarti ada penghematan biaya yang merugikan kualitas โ€” dan itu adalah pelanggaran berat!”

3. PENGAWASAN TIDAK BOLEH HANYA NAMA DI PAPAN PROYEK!

“Kepada Dinas PUPR terkait: pengawasan proyek bukan sekadar tulisan di papan informasi. Pengawas lapangan wajib hadir, memeriksa mutu material, dan memastikan pengerjaan sesuai spesifikasi. Jika pengawasan lemah, maka pengawas pun harus dimintai pertanggungjawaban!”

4. JANGAN BIARKAN PROYEK MENJADI “PROYEK RUSAK SEBELUM BERUMUR”!

“Pemerintah daerah harus tegas: jika kontraktor mengerjakan tidak sesuai spesifikasi, wajib diperbaiki ulang tanpa biaya tambahan dan dikenakan sanksi sesuai kontrak! Jangan sampai uang rakyat habis, namun hasilnya hanya jalan retak yang harus diperbaiki lagi dengan anggaran baru!”

5. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS WAJIB DIBUKA!

“Kami meminta dinas terkait untuk membuka secara transparan seluruh dokumen proyek โ€” mulai dari RAB, spesifikasi teknis, laporan harian, hingga berita acara penyelesaian pekerjaan. Masyarakat berhak tahu ke mana perginya Rp2,7 miliar uang rakyat ini!”

“Jangan diam saja melihat hasil proyek yang buruk! Uang itu milik kita semua โ€” pajak rakyat yang harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Jika menemukan proyek yang kualitasnya buruk, laporkan! Karena diam berarti membiarkan pengelolaan keuangan negara yang tidak bertanggung jawab terus berulang!”

LSM Indonesia Stop Corruption BPD Tegal Raya akan menindaklanjuti laporan ini dengan:

– Mengirimkan surat pengaduan resmi ke Dinas PUPR dan Inspektorat Kabupaten setempat
โ€‹
– Meminta klarifikasi tertulis mengenai spesifikasi teknis dan mutu material yang digunakan
โ€‹
– Memantau proses perbaikan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab
โ€‹
– Jika tidak ada tanggapan dan perbaikan, akan dilaporkan ke BPK dan Kejaksaan Negeri setempat

“Kualitas jalan adalah cermin kualitas tata kelola pemerintahan. Jangan biarkan jalan rusak menjadi bukti kelalaian dan ketidakpedulian terhadap uang rakyat!”

๐™๐™ž๐™ข ๐™ก๐™ž๐™ฅ๐™ช๐™ฉ๐™–๐™ฃ ๐™Ÿ๐™–๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™œ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here