Oleh: Kamaluddin — Sekretaris DPW APPI Sulsel
Sulawesi selatan, Buletin-news.com || Sulsel lagi, Sulsel lagi. Kalimat itu kini terus berulang setiap kali muncul antrean panjang BBM atau kelangkaan LPG 3 kg di media sosial. Seolah Sulawesi Selatan satu-satunya daerah yang alami persoalan energi. Padahal kelangkaan bukan monopoli Sulsel. Daerah lain pun bisa mengalami hal serupa. Lalu mengapa ketika terjadi di sini, persoalan cepat membesar? Jawabannya sederhana: karena masyarakat Sulsel berani bersuara, dan ada media yang mau mendengar.
Jangan salahkan rakyat karena berteriak. Ketika ibu rumah tangga berkeliling mencari gas, pengendara antre berjam-jam di SPBU, pedagang kecil terhenti usahanya — apakah mereka harus diam saja? Tentu tidak. Rakyat punya hak mengeluh, bertanya, dan menuntut pelayanan publik yang baik. Kalau keluhan itu viral, jangan salahkan rakyat. Tanyakan justru: mengapa keluhan rakyat harus viral dulu baru didengar?
Viral bukan penyebab masalah. Video antrean bukan sebab BBM langka. Media sosial bukan sebab LPG sulit didapat. Warga yang merekam hanya memperlihatkan kenyataan di lapangan. Kalau memang tidak ada masalah, pemerintah cukup tunjukkan data dan jelaskan. Tapi kalau memang ada gangguan, jangan sibuk mencari siapa yang merekam — cari sumber masalahnya.
Sulsel adalah barometer Indonesia Timur. Posisi strategisnya membuat persoalan BBM dan LPG di sini tidak berhenti di SPBU saja. Dampaknya menjalar ke ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, nelayan, pedagang, UMKM, hingga rumah tangga. Satu mata rantai terganggu, rantai lainnya ikut tergerus. Maka reaksi keras masyarakat bukan berarti berlebihan — mereka paham gangguan pasokan energi adalah persoalan serius.
Masyarakat Sulsel memang tidak terbiasa diam. Dikenal terbuka menyampaikan pendapat: kalau tidak puas bicara, kalau dirugikan bertanya, melihat ketidakberesan langsung mempersoalkan. Di era digital, budaya bersuara menemukan salurannya. Satu video, satu unggahan, satu siaran langsung — ribuan orang melihat. Itulah kekuatan masyarakat masa kini, dan pemerintah harus belajar menerima transparansi yang tidak bisa lagi dikendalikan semata lewat konferensi pers.
Yang harus ditakuti bukan viralnya berita, tapi masalahnya sendiri. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk menanggapi konten dan kegaduhan, padahal itu semua hanyalah indikator kegagalan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat. Jangan habiskan energi mencari siapa yang merekam, sementara pasokan belum membaik. Padamkan masalahnya, bukan memadamkan suara. Itu jauh lebih penting.
Pertanyaan terbesarnya: mengapa harus menunggu viral dulu? Kalau distribusi berjalan baik, mengapa warga antre berjam-jam? Kalau stok aman, mengapa LPG sulit dicari? Kalau pengawasan berjalan, mengapa masalah baru terlihat setelah warga merekam? Rakyat tidak butuh narasi penenang — mereka butuh data, kepastian, dan jawaban yang nyata.
Sulsel tidak sedang mencari panggung. Justru yang harus dikhawatirkan adalah ketika rakyat sudah lelah mengeluh dan memilih diam. Diam tidak selalu berarti masalah selesai — kadang diam tanda kepercayaan sudah habis. Jangan salahkan Sulsel karena viral, jangan salahkan warga karena merekam. Gunakan semua itu sebagai bahan evaluasi, bukan bahan tuduhan.
Sulsel bukan tukang ribut. Sulsel adalah alarm. Ketika alarm berbunyi, orang bijak tidak menghancurkan alarmnya — dia mencari sumber apa yang terbakar. Viralnya antrean bukan masalah utama; masalah utamanya mengapa antrean itu terjadi. Kritik masyarakat bukan ancaman — kritik adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki.
Maka jangan tanya “kenapa Sulsel lagi yang viral?” Tanyakan: “mengapa pemerintah harus menunggu Sulsel viral baru bergerak?” Di balik setiap antrean ada waktu rakyat terbuang, di balik setiap LPG yang sulit ditemukan ada dapur yang terancam berhenti. Sulsel tidak sedang mencari perhatian — Sulsel sedang meminta kepastian. Dan ketika alarm berbunyi, periksalah apa yang terbakar, bukan siapa yang menekan tombolnya.
Penulis: Kamaluddin
Editor: Syamsu Alam
Penerbit: Syamsu Alam
