Gowa, Buletin-news.com – Gelombang kemarahan masyarakat dan elemen pers di Kabupaten Gowa memuncak pada Kamis (6/8/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Ormas, Media, dan Lembaga seperti Join Kabupaten Gowa, Daeng Guar, Pers Burusergap Info, Cobra, LMBC, hingga Anti Kriminal, bergerak serentak menggeruduk Kantor Dinas Perhubungan dan Kompleks Kantor Bupati Gowa untuk menyuarakan tuntutan tegas.
Aksi damai namun penuh tekanan ini dikomandoi langsung oleh Alfian Irma atau yang akrab disapa Hendra. Di hadapan massa, ia menegaskan tuntutan utama yang tidak bisa ditawar: meminta Bupati Gowa segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dari jabatannya tanpa penundaan sedikit pun.
Pemicu aksi ini bermula dari insiden dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pejabat tinggi dinas tersebut. Kejadian berawal saat panitia hanya menjalankan tugas mengarahkan kendaraan ke area parkir demi menjaga keselamatan peserta kegiatan balap motor, namun arahan tersebut justru direspon dengan tindakan yang berujung keributan dan perlakuan kasar.
Massa juga mendesak segenap aparat penegak hukum mulai dari Polresta Gowa hingga Polda Sulawesi Selatan untuk mengusut kasus ini secara tuntas, mendalam, dan tanpa pandang bulu. Setiap pihak yang terlibat dalam dugaan tindak kekerasan, intimidasi, serta perbuatan melawan hukum harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dugaan yang beredar terbukti benar, maka tindakan Kepala Dinas Perhubungan tersebut merupakan bukti nyata penyalahgunaan wewenang yang sangat mencederai etika jabatan. Pejabat publik seharusnya menjadi teladan dan pelayan masyarakat, bukan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan untuk menindak warga yang sedang menjalankan tugas demi kepentingan umum.
Saat ribuan massa memenuhi halaman dan akses masuk Kantor Dinas Perhubungan, Kepala Dinas yang bersangkutan diketahui tidak berada di tempat. Massa pun tidak menimbulkan kerusakan atau keributan, namun tetap bertahan dengan tegas menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah segera merespon aspirasi ini.
Elemen masyarakat dan pers yang bergerak dalam aksi ini mengingatkan bahwa kekuasaan negara bukan milik pribadi pejabat. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada keputusan pasti dari Bupati Gowa dan hasil penyelidikan yang transparan dari aparat hukum, demi menjaga kehormatan birokrasi serta keadilan bagi seluruh warga Kabupaten Gowa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari kepala dinas perhubungan. Berita ini disajikan berdasarkan keterangan pihak terkait dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak terkait.
