Kalimantan Timur, Buletin-news.com || Kepala dan anggota Pos Kepolisian (Pospol) Kenangan yang berlokasi di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menerima dengan baik kehadiran tim Advokat dan Pendamping Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan.
Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan adanya persoalan hukum yang terjadi di wilayah Kelurahan Maridan, sekaligus meminta perhatian dan tindak lanjut pihak kepolisian terhadap permasalahan yang dilaporkan warga.
Kepala Pospol Kenangan, Bripka Erfendi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim LBH Suara Panrita Keadilan yang datang untuk menyampaikan persoalan hukum masyarakat di wilayah tugasnya.
“Saya cukup gembira dengan kehadiran tim LBH Suara Panrita Keadilan. Kami merespons penyampaian laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya serta berkoordinasi dengan warga yang sedang bersengketa,” ungkap Bripka Erfendi.
Ia juga berharap agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berkepanjangan maupun merugikan salah satu pihak.
Sementara itu, Ketua Umum LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, menyampaikan bahwa respons yang diberikan pihak Pospol Kenangan merupakan bentuk pelayanan yang diharapkan masyarakat ketika menyampaikan persoalan hukum kepada aparat kepolisian.
Menurutnya, kehadiran LBH bukan untuk memperkeruh persoalan, melainkan menjalankan fungsi pendampingan hukum, menyampaikan aspirasi dan kepentingan warga, serta mendorong penyelesaian permasalahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mengapresiasi respons Kepala dan anggota Pospol Kenangan. Masyarakat membutuhkan pelayanan kepolisian yang terbuka, komunikatif, dan responsif terhadap setiap pengaduan. Harapan kami, persoalan warga ini dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berkeadilan,” ujar Djaya Jumain.
LBH Suara Panrita Keadilan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, termasuk hingga ke pelosok desa dan kelurahan, dalam memberikan layanan bantuan hukum serta memperjuangkan perlindungan hak-hak masyarakat.(*).
