Gowa, Buletin-news.com || Rencana pembangunan pondasi bangunan Koperasi Merah Putih di atas lahan yang selama ini dikenal sebagai lapangan Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, kini menjadi perhatian dan memicu gelombang penolakan dari sejumlah warga setempat.
Kebijakan alih fungsi lahan tersebut dinilai sepihak, tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta dianggap mengingkari tujuan awal pengumpulan dana swadaya yang telah dilakukan warga selama dua tahun terakhir.
Lahan yang kini menjadi lokasi pembangunan sejatinya merupakan hasil kerja keras dan gotong royong warga. Beberapa tahun silam, dana dikumpulkan secara sukarela melalui iuran warga dengan tujuan yang sangat jelas.
pengadaan dan pembangunan fasilitas lapangan desa sebagai sarana olahraga dan ruang publik bagi seluruh masyarakat Panciro. Kini, perubahan fungsi lahan tersebut dianggap telah mencederai kesepakatan awal serta harapan besar yang telah dibangun bersama.
Polemik ini mencuat ke permukaan setelah sejumlah tokoh masyarakat secara tegas menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Hingga Kamis (28/5/2026), suasana di tengah masyarakat masih diwarnai ketidakpuasan, terlebih karena proses pengambilan keputusan terkait perubahan peruntukan lahan tersebut dinilai tidak transparan.
Ironisnya, dalam rapat-rapat pembahasan yang digelar, tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan atau diundang, sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak mewakili aspirasi seluruh warga desa.
Beberapa tokoh masyarakat yang secara lantang menolak kebijakan ini antara lain M. Takwin Mone, Ali Dg Limpo, dan H. Kadir Dg Tuju. Penolakan mereka bukan tanpa alasan; selain merasa tidak dilibatkan, mereka juga mempertanyakan alasan pergeseran lokasi pembangunan koperasi tersebut.
“Masalahnya ini adalah uang masyarakat yang dikumpulkan khusus untuk mengadakan lapangan. Lagipula, setahu kami sudah ada anggaran tersendiri untuk pengadaan tanah dan bangunan Koperasi Merah Putih tersebut,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
M. Takwin Mone, saat dikonfirmasi awak media melalui telepon WhatsApp, menegaskan kembali sejarah pengumpulan dana tersebut. Ia mengenang bagaimana perangkat desa mendatangi rumah ke rumah untuk mengumpulkan sumbangan yang saat itu dikemas dalam amplop, dengan pesat dan tujuan yang sama.
mewujudkan lapangan bagi Desa Panciro. “Banyak warga yang menyumbang dengan jumlah bervariasi, bahkan ada yang mencapai jutaan rupiah, semata-mata demi melihat adanya lapangan yang layak di desa ini,” ungkap Takwin dg mone.
Sementara itu, pihak pengelola Koperasi Merah Putih, H. Mustari, belum dapat memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Saat tim redaksi berupaya melakukan konfirmasi langsung melalui sambungan telepon, yang mengangkat adalah istri beliau yang menyampaikan bahwa H. Mustari sedang beristirahat/tidur dan belum dapat berbicara, sehingga penjelasan dari pihak pengelola terkait dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini belum dapat diperoleh hingga berita diturunkan.
Di sisi lain, Anwar Malolo, tokoh masyarakat lainnya, mengakui bahwa dinamika dan perdebatan memang mewarnai proses ini sejak awal. Ia menyebut telah ada rapat yang melibatkan sebagian warga di Kantor Desa Panciro, namun mengakui persoalan ini cukup berliku.
Terkait status aset, Anwar menjelaskan bahwa bangunan Koperasi Merah Putih tersebut kini telah tercatat secara resmi dan masuk ke dalam inventaris aset milik Desa Panciro, meski status hukum ini justru makin menimbulkan pertanyaan di kalangan warga yang menolak.
Hingga berita ini diterbitkan, pro dan kontra masih terus bergulir di tengah masyarakat Desa Panciro. Warga yang tidak setuju tetap berpendirian agar pemerintah desa menengahi persoalan ini dengan memfasilitasi pertemuan ulang yang bersifat lebih inklusif, terbuka, dan transparan.
Harapan mereka sederhana: agar uang hasil swadaya masyarakat yang dikumpulkan dengan susah payah beberapa tahun lalu dapat digunakan sesuai peruntukan semula, demi kepentingan dan kenyamanan seluruh warga Desa Panciro.
