Jakarta, Buletin-news.com — Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari Kota Tegal ditetapkan sebagai prioritas pada tahun 2026. Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menegaskan urgensi perluasan area pelabuhan guna mengatasi persoalan overkapasitas yang kian mengkhawatirkan.
Dalam pertemuan bersama jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari II, Jakarta, Kamis (2/4/2026), Dedy Yon menyampaikan harapannya agar luas pelabuhan dapat ditingkatkan secara signifikan.
“Kami berharap luas pelabuhan minimal bisa diperluas hingga empat kali lipat, dengan penambahan sekitar 60 hektare, sehingga total menjadi 77,2 hektare,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta sejumlah pejabat terkait dari tingkat provinsi dan Kota Tegal, termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Cucuk Daryanto.
Dedy Yon mengungkapkan, kondisi pelabuhan saat ini sudah tidak lagi memadai. Dengan luas hanya 17,2 hektare, PPN Tegalsari awalnya dirancang menampung sekitar 500 kapal dengan kapasitas 25–150 Gross Tonnage (GT). Kini, ukuran kapal meningkat hingga rata-rata 100 GT, sehingga kapasitas ideal menyusut menjadi sekitar 350 kapal.
Namun pada momen tertentu seperti musim Lebaran, jumlah kapal yang bersandar dapat melonjak hingga 1.300 unit.
“Kondisi ini jelas overkapasitas. Kapal kesulitan bersandar dengan aman, bahkan risiko kebakaran meningkat karena posisi kapal yang saling berhimpitan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran kapal telah terjadi berulang kali di kawasan pelabuhan, bahkan tercatat sudah lima kali insiden.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memprioritaskan pengembangan pelabuhan perikanan di Tegal, Cilacap, dan Pekalongan pada tahun 2026.
Program ini merupakan bagian dari proyek strategis Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase II yang didukung pembiayaan dari Asian Development Bank (ADB).
“Kami menargetkan percepatan pembangunan Pelabuhan Tegalsari sesuai jadwal, sejalan dengan arahan Komisi IV DPR RI,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya sinkronisasi data dan kejelasan status aset pelabuhan sebelum pembangunan dimulai.
“Saya tidak ingin saat pembangunan berjalan justru muncul persoalan administratif. Semua aset harus sudah jelas dan terpetakan,” tegasnya.
Pengembangan ini diharapkan mampu menjadikan PPN Tegalsari sebagai pelabuhan perikanan modern yang aman, representatif, serta mampu meningkatkan daya saing sektor perikanan di Kota Tegal.
(LP::Aan)
