Gowa, Buletin-news.com – Pernyataan kontroversial dari pihak CV Jenetalasa terkait proyek rehabilitasi ruang kelas di SD Inpres Anagowa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Setelah Buletin-news.com menyoroti dugaan pelanggaran Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam proyek senilai Rp. 572.017.910 tersebut, CV Jenetalasa justru memberikan tanggapan yang dianggap meremehkan isu keselamatan pekerja.
Dalam tanggapannya, perwakilan CV Jenetalasa pada hari Rabu 29 Oktober 2025 mengklaim bahwa anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) dalam proyek tersebut sangat kecil, dan menuduh media mencari sensasi. Selain itu, pihak CV juga menyayangkan pemberitaan yang dianggap terlalu dibesar-besarkan.
Pernyataan ini sontak menuai kecaman. “Tanggapan seperti ini sangat tidak profesional dan menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja,” ujar seorang pengamat konstruksi yang enggan disebutkan namanya. “Anggaran kecil atau besar, keselamatan pekerja tetaplah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.”
Buletin-news.com menegaskan bahwa pemberitaan ini didasarkan pada fakta lapangan yang ditemukan oleh tim investigasi. Pada Rabu, 29 Oktober 2025, tim kami menemukan bahwa para pekerja di lokasi proyek tidak dilengkapi dengan APD yang memadai, padahal proyek tersebut memiliki alokasi anggaran untuk pengadaan APD (30/10/2025).
“Kami tidak mencari sensasi, tetapi menyampaikan fakta yang kami temukan di lapangan,” tegas pemimpin redaksi Buletin-news.com. “Keselamatan pekerja adalah isu serius yang tidak boleh diabaikan. Tanggapan CV Jenetalasa justru semakin menguatkan dugaan adanya masalah dalam proyek ini.”
Buletin-news.com akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami mendesak pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi SD Inpres Anagowa. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan keadilan, keselamatan para pekerja, serta penggunaan anggaran negara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kami juga membuka ruang bagi CV Jenetalasa untuk memberikan klarifikasi yang lebih komprehensif terkait masalah ini. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan bertanggung jawab.
Laporan: Yunus Naba / Rifandi
