Brebes, Buletin-news.com – DPRD Kabupaten Brebes melalui Panitia Khusus (Pansus) 5, 6, 7, dan 8 menggelar rapat kerja untuk membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, Senin (27/4/2026).
Rapat ini merupakan bagian dari upaya legislatif dalam memperkuat regulasi daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pansus 5 memfokuskan pembahasan pada Raperda Pengelolaan Sampah. Materi yang dikaji mencakup penguatan sistem pengelolaan terpadu, mulai dari pengurangan, penanganan, hingga pemrosesan akhir. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Pansus 6 membahas perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyesuaian regulasi dilakukan agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, sekaligus mendorong pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Pansus 7 mengkaji Raperda Kabupaten Layak Anak. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Adapun Pansus 8 membahas Raperda Penguatan Pendidikan Karakter. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai karakter dalam sistem pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, guna mencetak generasi yang unggul secara akademik serta berintegritas dan berjiwa sosial tinggi.
Melalui rangkaian rapat kerja tersebut, masing-masing pansus terus melakukan pendalaman materi bersama perangkat daerah terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan substansi raperda sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta selaras dengan kebijakan nasional.
DPRD Kabupaten Brebes berkomitmen menyelesaikan pembahasan secara cermat dan tepat waktu agar raperda dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan regulasi yang kuat dan implementatif, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
LP: Aan
