Makassar, Buletin-news.com || Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Komite Pejuang Kerakyatan bersama puluhan atlet Sepakbola dan Futsal Putri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, selasa 22 September 2026.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras atas *pembatalan sepihak* kegiatan, kompetisi dan anggaran pembinaan atlet putri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini KONI Sulsel, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, dan DPRD Provinsi Komisi E.
Jendral Lapangan ,Dandy ariyanto, dalam orasinya mengatakan, pembatalan sepihak ini sangat melukai semangat dan masa depan atlet putri yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjalani pemusatan latihan.
“Kami mengecam keras pembatalan sepihak ini. Atlet putri kami sudah siap bertanding, sudah latihan siang malam, tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas. Ini bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Anggaran pembinaan putri diduga dipermainkan,” tegasnya dalam orasinya.
Menurut massa aksi, para atlet putri merupakan atlet berprestasi yang selama ini mengharumkan nama daerah. Namun perhatian dari KONI dan Dispora dinilai tebang pilih dan lebih mengutamakan atlet putra.
“KONI dan Dispora gagal menjadi bapak asuh atlet. Komisi E DPRD sebagai pengawas juga tutup mata. Kami menduga ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pembinaan. Kami minta RAB dibuka secara transparan,” lanjutnya.
Dalam aksinya, para atlet putri tampil mengenakan jersey lengkap sambil membawa bola sebagai simbol protes. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan _”Selamatkan Masa Depan Atlet Putri Sulsel”_ dan _”Tolak Diskriminasi KONI-Dispora”_.
*Adapun 4 tuntutan utama Aliansi:*
1. Mendesak DPRD Komisi E untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka bersama KONI dan Dispora terkait pembatalan sepihak ini.
2. Mendesak Ketua KONI dan Kepala Dispora Sulsel untuk mencabut pembatalan dan merealisasikan kembali hak-hak atlet sepakbola dan futsal putri.
3. Mendesak transparansi total anggaran pembinaan atlet putri Tahun Anggaran 2025-2026.
4. Menuntut kesetaraan hak dan pembinaan antara atlet putra dan putri tanpa diskriminasi.
Massa aksi mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar dan akan melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pembinaan atlet ke Kejaksaan Tinggi Sulsel jika dalam 3×24 jam tidak ada kejelasan.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA tersebut berjalan damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Perwakilan DPRD dalam hal ini wakil ketua dprd provinsi yakni bapak Rahman pina berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KONI dan Dispora Sulsel belum memberikan keterangan resmi.
Laporan: Ilham
