Tegal, Jawa Tengah | Buletin-News.com || 04 April 2026,Kondisi pertanian di Kabupaten Tegal kian memprihatinkan. Pembangunan dan perbaikan Bendungan Cipero yang diharapkan menjadi penopang utama irigasi justru menimbulkan berbagai persoalan serius di lapangan.
Berdasarkan data lapangan, rekaman suara narasumber, serta bukti visual yang beredar, terungkap bahwa wilayah tangkapan irigasi bendungan ini mencakup sekitar 8.750 hektar lahan pertanian yang tersebar di Kecamatan Suradadi dan Warureja.
Seorang narasumber yang mewakili aspirasi petani mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kondisi tersebut.
“Kalau masalah air ini tidak segera diselesaikan, potensi gagal panen (MP2) sangat besar. Bayangkan berapa banyak keluarga petani yang terdampak, dan berapa ton hasil panen yang akan hilang jika sawah-sawah ini kering,” ujarnya.
Ironisnya, proyek vital ini masih menghadapi ketidakjelasan anggaran. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dana sekitar Rp10 miliar dibutuhkan untuk memperbaiki bendungan dan memaksimalkan fungsi saluran irigasi.
“Pertanyaannya, dana ini dari mana? Apakah dari anggaran daerah atau dari pusat melalui BBWS? Sampai sekarang belum ada kejelasan, sementara waktu terus berjalan dan tanaman butuh air,” tambahnya.
Kondisi di lapangan pun dinilai sangat memprihatinkan. Dari hasil pantauan:
Banyak pintu air yang telah dibangun namun tidak berfungsi maksimal, bahkan ada yang tidak beroperasi sama sekali.
Kualitas material dan pengerjaan menjadi sorotan, dengan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai prosedur.
Pengawasan dari pihak terkait, termasuk BBWS dan instansi lainnya, dinilai kurang optimal.
“Kami melihat sendiri, tampak kokoh di luar, tapi apakah kuat di dalam? Yang paling menyedihkan, banyak pintu air tapi tidak bisa mengalirkan air. Untuk apa dibangun kalau hanya jadi pajangan?” tegas narasumber.
Melihat kondisi mendesak ini, masyarakat dan petani mengajukan sejumlah tuntutan:
Pembuatan saluran irigasi sementara (madeg) agar distribusi air tetap berjalan selama bendungan belum berfungsi optimal.
Perbaikan total pintu air yang rusak atau tidak berfungsi.
Keterlibatan pemerintah pusat, mengingat skala dampak mencapai ribuan hektar lahan pertanian.
“Ini bukan sekadar proyek daerah. Ini soal ketahanan pangan. Pemerintah pusat harus turun tangan agar ada kepastian hukum, anggaran, dan percepatan penanganan,” tegasnya.
Masyarakat berharap adanya transparansi dalam penggunaan anggaran, peningkatan pengawasan proyek, serta langkah konkret yang cepat dan tepat.
“Jangan sampai proyek besar ini justru mematikan ekonomi rakyat. Air adalah nyawa, dana adalah alat, dan pengawasan adalah kunci. Kalau semua berjalan, petani sejahtera dan pangan aman,” pungkasnya.
Lp. Slmt
