Tegal Jateng , buletin-news.com – Kekosongan jabatan pimpinan definitif di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis Pemerintah Kabupaten Tegal kembali menuai perhatian. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan publik jika terus dibiarkan tanpa kepastian pengisian jabatan.
Pemerhati kebijakan publik dari Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP), Irwan Jaelani Kurniawan, meminta Pemerintah Kabupaten Tegal segera menetapkan kepala OPD secara definitif agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
Menurut Irwan, delapan OPD yang hingga kini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) merupakan instansi yang memiliki peran penting dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun OPD yang belum memiliki pimpinan definitif yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan dan,
Lanjut, Pertanian (DKPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Untuk menghindari syak wasangka negatif terkait penempatan pejabat, seharusnya OPD maupun badan yang saat ini dipimpin Plt segera didefinitifkan,” kata Irwan, Sabtu (4/7/2026).
Ia menilai, semakin lama jabatan strategis dibiarkan kosong, semakin besar pula peluang munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih, sebagian besar OPD tersebut merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada warga.
“Apalagi kekosongan terjadi pada OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kemudian beranggapan bahwa kekosongan tersebut sama artinya dengan pelayanan bukan dalam lingkup skala prioritas,” ujarnya.
Irwan menambahkan, kepastian kepemimpinan di setiap OPD penting untuk mempercepat pengambilan keputusan, memastikan program pembangunan berjalan sesuai target, serta meningkatkan akuntabilitas birokrasi.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tegal segera menuntaskan proses pengisian jabatan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
LP : Aan
